Apa itu pejabat publik? Definisi pejabat publik adalah orang yang ditunjuk/dipilih atau diberi tugas dan kewenangan menduduki jabatan tertentu dan dipercaya masyarakat untuk menyelenggarakan pelayanan dan memperjuangkan kepentingan publik (masyarakat).
Siapa pejabat publik? Ada tiga kategori pejabat publik. Pertama, pejabat negara seperti presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, dan walikota serta pimpinan lembaga legislatif (DPR, MPR, DPD) dan Yudikatif (MA dan Kejaksaan).
Kedua, pejabat pemerintahan, yaitu pimpinan dan anggota yang terbatas pada kekuasaan eksekutif, termasuk pejabat di lembaga administrasi negara dan lembaga kemiliteran dan kepolisian.
Ketiga, pegawai publik, seperti orang yang ditunjuk dan diangkat, baik tetap maupun sementara, dalam posisi di pemerintahan atau badan publik (swasta) lainnya, termasuk institusi pendidikan, seperti rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, ketua program studi, dan lainnya.
Apa itu doorstep (istilah lazim digunakan doorstop)? Doorstep adalah sebuah praktik dalam dunia jurnalistik, dalam hal ini, seorang wartawan/jurnalis “mencegat” atau “menghadang” seorang pejabat publik (narasumber) untuk mendapatkan pernyataan atau wawancara singkat yang spontan, biasanya di depan pintu masuk/keluar sebuah tempat, seperti gedung, kantor, atau acara.
Bagaimana praktik doorstep dalam jurnalistik? Pertama, doorstep dalam jurnalistik dilakukan dengan bentuk wawancara spontan yang bersifat informal tanpa perencanaan sebelumnya serta mendadak tanpa perjanjian untuk bertemu dengan narasumber. Hal ini ditempuh karena wartawan/jurnalis sulit menemui narasumber atau ketika ingin memberikan respons/tanggapan cepat terhadap suatu isu yang aktual.
Kedua, lokasi atau tempat biasanya di berbagai tempat strategis (yang memungkinkan pejabat publik sulit menghindar) seperti di depan kantor, tempat kegiatan/acara, atau saat narasumber keluar dari suatu tempat kerja atau kegiatan/acara.
Keempat, wawancara doorstep bertujuan memeroleh informasi atau pernyataan langsung dari narasumber, baik untuk klarifikasi isu atau komentar/tanggapan terhadap peristiwa terkini.
Kelima, dari segi karakteristik, wawancara doorstep bersifat komunikasi langsung dan interaktif dengan narasumber yang memungkinkan wartawan/jurnalis mengajukan pertanyaan secara langsung.
Strategi pejabat publik menghadapi wawancara doorstep? Pekerjaan wartawan/jurnalis dilindungi oleh hukum, di antaranya termaktub dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 bahwa masyarakat berhak untuk memperoleh informasi melalui pers dan pers nasional memiliki hak untuk memenuhi hak tersebut. Hak-hak pers, termasuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi dan gagasan.
Pejabat publik bertugas melayani dan memperjuangkan kepentingan, sementara wartawan/jurnalis bertugas mengumpulkan informasi dari berbagai sumber (termasuk pejabat publik) melakukan riset dan wawancara, memverifikasi fakta, menyusun berita yang akurat dan faktual, serta menyajikannya kepada publik melalui berbagai media.
Dalam dinamika perkembangan politik dan pemerintahan, media pers berperan penting untuk menyajikan informasi dan berita faktual dan terkini. Karena itu, informasi dan atau pernyataan pejabat publik yang berkompeten sangat penting. Wartawan/jurnalis memiliki naluri kelayakan dan kepantasan pejabat publik sebagai sumber informasi dan atau pernyataan.
Bagi pejabat publik, wawancara doorstep tidak mungkin dihindari. Karena itu, kesiapan mental dibutuhkan dalam menghadapinya. Tanpa kesiapan mental yang baik, berpotensi jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan ekspektasi dan bahkan dapat menjadi bumerang. Jangan menjawab tergesa-gesa. Pahami dengan baik, apa maksud pertanyaan. Bisa juga mengatakan “no coment” jika takut memberi jawaban salah.
Usai dilantik sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa yang mengganti Sri Mulyani Indrawati, langsung mengejutkan publik. Betapa tidak, ketika wawancara doorstep, Purbaya berkomentar tentang tuntutan 17+8, Purbaya menilai itu hanya suara sebagian kecil rakyat. Purbaya berjanji akan fokus menggenjot pertumbuhan ekonomi sekitar 6-7 persen agar masyarakat sibuk kerja, bukan demo.
Pernyataan Menkeu Purbaya itu, sontak memantik protes dan kritik tajam. Bahkan, masyarakat merasa dilecehkan dan direndahkan sehingga usul pemecatan pun mengemuka. Hal itu menunjukkan bahwa ucapan dan gaya bicara tanpa basa-basi dan perasaan takut. Gaya komunikasi publik dari seorang menteri, apalagi menteri yang dipandang sangat “sakral” oleh banyak kalangan tidak santun dan kurang etis.
Pernyataan kontroversial dan gaya komunikasi Purbaya, tidak luput dari sorotan media internasional, The Straits Times menjuluki ” Cowboy Style” karena gaya komunikasi yang lugas dan tidak biasa. Mendapat berbagai serangan protes dan kritik, akhirnya Purbaya meminta maaf ke khalayak. Dia mengakui, ucapan dan gaya bicaranya blak-blakan dan tanpa basa-basi.
Menkeu Purbaya tampaknya tidak belajar dari kasus beberapa pejabat publik yang tidak dapat mengendalikan pernyataan dan komentarnya. Demo besar-besaran yang meledak pada akhir Agustus 2025, disinyalir pemicunya pernyataan kontroversial dari pejabat publik. Sahroni, anggota DPR dari Partai Nasdem, menanggapi usulan masyarakat/rakyat untuk membubarkan DPR yang ditanggapi dengan pernyataan, rakyat yang mengusulkan adalah “tolol”. Begitu pula ketika Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa guru adalah beban negara.
Rangkaian peristiwa komunikasi pejabat publik yang menimbulkan kontroversial, sejatinya dipetik hikmahnya bahwa setiap kata dan kalimat yang dilontarkan ke publik perlu dikendalikan dan dikontrol dampaknya. Pejabat publik mesti waspada dalam bertutur.
Begitu penting kesantunan berbahasa bagi pejabat publik, semestinya materi keterampilan berbahasa atau seni berbicara (retorika) dijadikan materi pembekalan bagi pejabat publik di kegiatan retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Keterampilan berbicara di depan publik (public speaking) dapat menjadi modal bagi pejabat publik agar tidak berbicara serampangan. Public speaking adalah bagian strategis dari suatu kepemimpinan.
Para pejabat publik disarankan membaca buku “Retorika, Seni Berbicara” karya Aristoteles. Dalam bukunya, Aristoteles menyatakan, retorika adalah ilmu public speaking agar kita bisa berbicara logis, kredibel, dan membuat lawan bicara tersentuh (dan tidak tersinggung dan tersakiti, penulis).
Makassar, 20 September 2025
Penulis: Anshari, Redaktur Eksekutif
