Dunia politik mensyaratkan kepiawaian dalam berkomunikasi. Karena itu, di zaman perjuangan kemerdekaan, para pemimpin politik dikenal sebagai orator ulung. Seorang orator sejatinya harus terampil menyampaikan pesan politik kepada publik atau masyarakat.
Komunikasi politik berbeda dengan komunikasi bisnis, komunikasi pembelajaran, atau komunikasi bidang lainnya. Komunikasi politik bertujuan memengaruhi opini publik, meraih dukungan, membangun citra, dan menggapai tujuan politik tertentu untuk meraih kemenangan dalam kontestasi pemilihan.
Setelah pemimpin politik terpilih dan dipilih menduduki jabatan politik, katakanlah presiden dan wakilnya, menteri dan wakilnya, gubernur dan wakilnya, dan seterusnya diharapkan dapat mengemukakan program dan kebijakannya kepada publik atau masyarakat.
Jika seseorang sudah terpilih dan dipilih, maka sikap, perilaku, dan tutur katanya bukan lagi menjadi milik diri dan keluarganya, melainkan sudah menjadi milik publik atau masyarakat.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak pejabat publik di elit nasional kerap mengeluarkan pernyataan kontroversial yang berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Pernyataan kontroversial dari pejabat publik sebagai pertanda kualitas komunikasi politik sangat buruk.
Sebagai contoh, pernyataan kontroversial Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, dilontarkan pada acara peluncuran layanan kesehatan di Jakarta Pusat pada Rabu (14/5/2025), bahwa pria dengan ukuran celana jeans di atas 32-33 cenderung mengalami obesitas dan berisiko lebih cepat meninggal.
Pernyataan kontroversial lain dari Menkes Budi disampaikan pada agenda “Double Check” di Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025), bahwa orang yang memiliki gaji Rp 15 juta per bulan pasti lebih sehat dan pintar dibandingkan dengan yang bergaji Rp 5 juta. Budi menegaskan Indonesia belum bisa disebut sebagai negara maju, apabila gaji rakyatnya masih di bawah Rp 15 juta.
Meski Menkes Budi sudah mengklarifikasi maksud pernyataannya, reaksi dan respon masyarakat sangat bertubi-tubi dan terkesan negatif. Hal ini menyiratkan kalau setiap pernyataan pejabat publik mesti cermat dan awas sehingga tidak menimbulkan penafsiran negatif.
Jangankan pernyataan menteri, Presiden Prabowo pun mendapat hujatan dan kritikan dari publik ketika mengucapkan kata “ndasmu” untuk menyindir pengkritiknya sembari menampakkan mimik mengejek di wajahnya.
Kata itu terlontar ketika Presiden Prabowo menyampaikan pidato politik pada perayaan Hari Ulang Tahun ke-17 Partai Gerindra. Sebagai ketua umum, Presiden Prabowo berbicara tentang pembentukan kabinet, makan bergizi gratis, dan kedekatannya dengan mantan Presiden Jokowi. Ketiga hal itu menjadi sasaran kritik para pengamat kepada dirinya.
Fenomena pernyataan kontroversial pejabat publik mengindikasikan bahwa pemimpin politik belum terampil berkomunikasi politik. Padahal, pemimpin politik pada khususnya dan pejabat publik pada umumnya harus berhati-hati mengeluarkan komentar di depan khalayak.
Komunikasi politik yang vulgar, spontan, dan tidak beretika dinilai oleh para pengamat sebagai refleksi buruk dan kemunduran kualitas komunikasi politik pejabat publik.
Makassar, 23 Mei 2025
Penulis : Anshari, Redaksi Eksekutif
