Kabar PROFESIANA.co.id, Makassar – Keberadaan dan keterlibatan mantan presiden ke-7 Jokowi dalam pemerintahan Prabowo terus memantik kegaduhan politik. Bagi penentang Jokowi, intervensi Presiden Republik Indonesia dua periode ini, seakan menjadi duri dalam sekam.
Belum lama ini, pada bulan April lalu, saat perayaan Idul Fitri 1446 H. kritik tajam publik terarah pada kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, takkala secara bergantian para menteri sowan ke rumah mantan Walikota Solo itu.
Kedatangan dan kunjungan para menteri telah menimbulkan semiotika politik dan penafsiran yang ambigu. Pro dan kontra pejabat publik yang sebagian ketua partai politik yang bertandang ke rumah Jokowi dapat memunculkan persepsi berbeda. Penafsiran ekstrim, yaitu Jokowi masih memiliki “kekuasaan” di Kabinet Merah Putih.
Setidaknya, ada delapan menteri ke Solo, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Praktikno.
Kedelapan menteri yang menemui Jokowi, ketika dicecar pertanyaan oleh awak media maksud kedatangannya, pada umumnya berdalih sebagai kunjungan silaturahim Idul Fitri kepada guru politik yang nota bene pernah menjadi bawahan Jokowi.
Kritik tajam semula berasal dari politikus Partai Keadilan Sosial, Mardani Ali Sera. Politikus yang dikenal vokal mengingatkan tidak boleh ada “matahari kembar” dalam pemerintahan Prabowo. Direktur Eksekutif Trias Politiks Strategis Agung Baskoro mengatakan, munculnya isu “matahari kembar” dalam pemerintahan merupakan alarm (peringatan) politik bagi Presiden Prabowo.
Isu “matahari kembar” merupakan diagnosis politik yang lumrah dalam pergulatan politik. Sebab, terutama bagi partai politik yang tidak sejalan dalam kontestasi Pemilihan Presiden tahun 2024, senantiasa membidik setiap kebijakan dan pergerakan langkah para politisi yang bergabung (koalisi) dalam kekuasaan.
Dalam konteks idealitas, di semua pucuk pimpinan eksekutit, seperti presiden, gubernur, walikota, bupati, dan bahkan di tingkat kepala desa tidak dibolehkan terjadi dualisme kepemimpinan. Harmonisasi dalam orkestra kepemimpinan harus seirama mengikuti alunan sang pemimpin sehingga bunyi yang dihasilkan dapat serasi merdu.
Loyalis ganda dari para menteri di Kabinet Merah Putih, yang mungkin tidak dipikirkan dampak politiknya, mempertontonkan dramaturgi kepatuhan pada sutradara lama yang pada akhirnya muncul interpretasi semiotika politik yang ambigu. Hal yang menguntungkan karena terjadi pada momentum perayaan lebaran Idul Fitri sebagai tameng dalam rangka silaturahim.
Jika benar terjadi “matahari kembar” yang berujung pada loyalitas ganda, maka sinyal kepatuhan pada penguasa tertinggi atau presiden yang sedang bertahta bakal tergerus. Akibatnya, saling pengaruh antara Jokowi dan Prabowo akan tampak. Yakin saja, “matahari kembar” akan memancarkan sinar terbelah, menerangi dua sisi.
Meskipun pihak Istana Kepresiden sudah membantu isu sedang menggelinding ibarat bola panas, Presiden Prabowo mesti siaga terhadap rumor politik, “matahari kembar”. Patut direnungkan pernyataan Filosof Plato terhadap bahaya “matahari kembar”, yaitu “Pemerintahan yang memiliki dua matahari, akan berakhir dengan saling membakar satu sama lain”.
Makassar, 14 Mei 2025
Penulis : Anshari, Redaktur Eksekutif
