MAKASSAR, SULAWESI SELATAN (Kabar PROFESIANA.co.ir) —Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar (UNM) dan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Selatan menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kader kepemimpinan partai. Kegiatan ini tidak hanya berhenti pada seremoni formal, tetapi langsung ditindaklanjuti dengan pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan bagi calon Ketua DPC PKB se-Sulawesi Selatan untuk masa bakti 2026–2031.
Acara pembukaan dihadiri oleh jajaran pengurus DPW PKB Sulawesi Selatan serta 40 peserta yang mengikuti proses seleksi. Kehadiran para peserta dari berbagai daerah menunjukkan antusiasme dan keseriusan partai dalam membangun kepemimpinan yang lebih terstruktur dan berbasis kompetensi.
Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Psikologi UNM, Prof. Dr. H. Ahmad, S.Ag., S.Psi., M.Si., menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif PKB. Ia menilai kerja sama ini sebagai langkah strategis dan konstruktif dalam menciptakan kader pemimpin yang tidak hanya memiliki kapasitas intelektual, tetapi juga integritas moral. Menurutnya, uji kepatutan dan kelayakan merupakan instrumen penting dalam konteks politik modern, di mana partai dituntut menghasilkan pemimpin yang kompeten dan memiliki kemampuan leadership yang kuat.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa asesmen psikologi yang digunakan dalam proses seleksi berfungsi sebagai alat ukur yang objektif untuk menilai potensi dan kemampuan peserta. Pendekatan ini diharapkan mampu meminimalisasi subjektivitas dalam penentuan kepemimpinan, sekaligus memberikan gambaran komprehensif mengenai kualitas kandidat.
Senada dengan hal tersebut, Ketua DPW PKB Sulawesi Selatan, Dr. H. Azhar Arsyad, S.H., M.H., menegaskan bahwa pelaksanaan PKS yang dirangkaikan dengan uji kelayakan ini merupakan bentuk keseriusan partai dalam membangun kader yang kompeten. Ia menyebut bahwa langkah ini bertujuan untuk memperoleh potret kandidat secara terukur, sehingga keputusan yang diambil tidak lagi didasarkan pada pertimbangan subjektif semata.
Ia juga menambahkan bahwa tahapan berikutnya akan dilanjutkan dengan proses fit and proper test yang mengintegrasikan hasil asesmen psikologi dengan penilaian lainnya, guna menghasilkan pemimpin yang benar-benar layak memimpin struktur partai di tingkat daerah.
Pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan ini dipercayakan kepada Pusat Layanan Psikologi (PLP) UNM sebagai penyelenggara psikotes. Ketua PLP yang diwakili oleh Nasrawati, S.Psi., M.Psi., Psikolog, menjelaskan bahwa proses seleksi dilakukan melalui dua tahap utama, yakni psikotes tertulis dan wawancara kompetensi. Sesi wawancara ini ditangani langsung oleh asesor senior dari Fakultas Psikologi UNM untuk memastikan hasil penilaian yang akurat dan mendalam.
Secara keseluruhan, kolaborasi antara institusi akademik dan partai politik ini patut diapresiasi sebagai inovasi dalam sistem rekrutmen politik. Jika dilakukan secara konsisten dan transparan, model seperti ini berpotensi menjadi standar baru dalam membangun budaya politik yang lebih profesional, objektif, dan berorientasi pada kualitas kepemimpinan. (Rls/Why/Ans)
