Informasi mengejutkan dirilis Panitia Pusat SNPMB (Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru 2026 Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) dan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) bahwa terindikasi sebanyak 2.940 peserta Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK)-Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) di seluruh Indonesia yang terdeteksi sebagai data anomali.
Data anomali adalah penyimpangan, ketidakteraturan, atau pengamatan yang menyimpang (berbeda) secara signifikan dari pola/bentuk/susunan normal dalam suatu dataset. Hal ini lazim terjadi dan muncul sebagai pencilan (data ekstrim atau data berbeda dari sebagian besar data), lonjakan data yang tidak biasa, atau kesalahan struktur dalam database. Contoh transaksi bank, seorang nasabah biasanya bertransaksi Rp 100.000,00 – Rp 50.000,00 lalu muncul satu transaksi Rp 50.000.000,00 dalam satu menit.
Hal itu juga dapat terjadi di UTBK-SNBT 2026. Di hari pertama (Selasa, 21/4/2026), Panitia Pusat SNPMB 2026 menemukan ribuan data (sekira 2.940 bahkan 7.000) kasus yang terindikasi kecurangan melalui deteksi AI (Artificial Intelegence). Beragam bentuk data anomali peserta UTBK-SNBT, meliputi ketidaksesuaian data geografis, pemalsuan identitas, dan indikasi sindikat joki.
Ketidaksesuaian data geografis, yaitu data anomali tampak dari ketidaksesuaian antara domisili peserta, pilihan kampus, dan lokasi ujian yang dipilih. Misalnya, seorang peserta yang berdomisili di Jakarta, memilih Program Studi Pendidikan Kedokteran di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta sebagai pilihan pertama, dan memilih lokasi ujian di Universitas Negeri Makassar (UNM). Aturan: membolehkan seperti itu.
Pemalsuan identitas, yaitu praktik kecurangan peserta dengan modus menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbeda identitasnya pada kartu tes, contohnya mengganti foto dan namanya. Jika pengawas lokasi dan ruangan tidak cermat dan teliti, maka mengganggap identitas peserta sama.
Indikasi sindikat joki, yaitu suatu jaringan organisasi, termasuk ditemukan pada tahun-tahun sebelumnya, peran utama dari mahasiswa dan juga dari lembaga bimbingan belajar tertentu, yang menjadi sutradara teknologi kecurangan. Modusnya seperti penggunaaan alat bantu digital tersembunyi, mengendalikan remote desktop atau remote access, dan pencurian sosl dengan cara perekaman layar.
Fakta berupa data dan temuan data anomali yang memicu terjadinya berbagai modus kecurangan, sebagaimana dilansir media detik.com/detikedu (Selasa, 22/4/2026) yang berhasil diungkap pada hari pertama UTBK-SNBT 2026, yaitu joki dengan dua identitas berbeda, foto pendaftaran dimodifikasi, alat elektronik ditanam di dalam telinga, dan indikasi sindikat kecurangan terorganisasi.
Joki dengan dua identitas berbeda ditemuksn di Pusat UTBK-SNBT Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), dan Univeritas Negeri Malang (UM). Satu orang peserta yang sama mengikuti UTBK pada 2025 dan 2026 dengan nama peserta yang berbeda. Hal itu terdeteksi melalui sistem pelacakan data anomali yang sudah disiapkan jauh sebelumnya.
Foto pendaftaran yang sudah dimodifikasi ditemukan di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Panitia mendapati seorang peserta menyembunyikan alat bantu dengar di dalam liang telinganya. Akibatnya, pelaku harus dibawa ke dokter telinga, hidung, tenggorokan (THT) untuk mengeluarkan alat tersebut.
Indikasi keterlibatan sindikat kecurangan terorganisasi ditemukan Panitia Pusat UTBK-SNBT di Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar). Panitia mencurigai adanya kelompok yang aktif membujuk peserta untuk terlibat dalam kecurangan. Perbuatan itu patut diduga sebagai pertanda praktik kecurangan bukan lagi sekadar aksi perorangan, melainkan telah melibatkan kelompok.
Sesungguhnya, sanksi terhadap pelaku kecurangan sangat berat, baik sanksi etika administratif maupun hukum pidana. Meski demikian, tetap saja kejahatan di ajang seleksi nasional ini, dari tahun ke tahun, tidak pernah lenyap. Tampaknya, sanksi tidak berpengaruh. Sanksi tidak berdampak efek jera. Mengapa hal itu terjadi? Penyebabnya, antara lain, kouta terbatas sebagai penawaran tidak sebanding dengan jumlah peminat sebagai permintaan. Akhirnya, berlaku prinsip hukum ekonomi dalam dunia akademik.
Dalam salah satu prinsip hukum ekonomi, harga ditentukan oleh mekanisme penawaran (demand) dan permintaan (supply). Jika suatu produk atau jasa permintaannya tinggi, sementara penawaran terbatas, maka dapat dipastikan nilai harga pasarnya melonjak tinggi. Prinsip inilah, oleh banyak oknum yang berniat mengambil keuntungan, menjadi motif pelaku untuk melakukan kecurangan.
Dalam perspektif agama dan pendidikan, praktik kecurangan adalah kejahatan yang sangat bertentangan ajaran nilai dan moral agama dan pendidikan. Calon mahasiswa yang berhasil lulus dengan menghalalkan segala cara dan melabrak aturan, dikhawatirkan kelak setelah mahasiswa akan menjadi kebiasaan buruk dalam menjalani proses akademik. Kecurangan merupakan musuh utama integritas akademik yang sangat dijunjung tinggi.
Selain integritas calon mahasiswa, peran dan niat orang tua, dan bimbingan belajar diharapkan sebagai benteng pertahanan untuk memerangi kejahatan kecurangan. Namun sebaliknya sangat disayangkan, andai mereka justru menjadi pionir, aktor intelektual, dan penggerak utama dalam lingkaran sindikat kecurangan.
Ajang SNPMB bukan hanya sekadar sebagai proses seleksi kecerdasan intelektual, melainkan juga sebagai seleksi kecerdasan spiritual dan emosional. Pengawasan yang ketat dan pemeriksaan berlapis yang diberlakukan merupakan cara untuk menyaring dan mendapatkan calon mahasiswa berkarakter, memiliki integritas, dan menjunjung nilai kejujuran.
Kalau saja SNPMB berhasil dijebol oleh modus kecurangan, maka tidak menutup kemungkinan akan lahir bibit mahasiswa yang rapuh, kerdil, dan apatis dalam kompetisi akademik.
Makassar, 25 April 2026
Penulis: Anshari, Redaktur Eksekutif
