MAJENE, SULAWESI BARAT (Kabar PROFESIANA.co.id) — Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sulawesi Barat (UNSULBAR) memperluas dampak pengabdian kepada masyarakat melalui program penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang melibatkan 451 mahasiswa Asistensi Mengajar bersama Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) di Majene, 12 September 2026. Program tersebut menjadi salah satu bentuk aktualisasi kerja sama antara FKIP UNSULBAR dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat dalam merespons persoalan pendidikan di masyarakat.
Program ini mendapat dukungan langsung dari pimpinan Universitas dan FKIP UNSULBAR serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Rektor UNSULBAR Prof. Dr. Muhammad Abdy, S.Si., M.Si., Dekan FKIP Dr. Kartika Hajati, M.Pd., dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Nehru Sagena, S.IP., M.Si. hadir dalam rangkaian kegiatan yang menjadi momentum penguatan kolaborasi penanganan ATS.
Rektor UNSULBAR Prof. Dr. Muhammad Abdy, S.Si., M.Si., mengapresiasi langkah FKIP dalam menghadirkan program yang menghubungkan proses pendidikan di perguruan tinggi dengan persoalan nyata di masyarakat. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran penting untuk memastikan ilmu dan kompetensi yang diperoleh mahasiswa dapat diaktualisasikan dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami memberikan apresiasi kepada FKIP yang terus menghadirkan program-program yang memberikan dampak nyata. Ketika mahasiswa turun langsung ke masyarakat untuk membantu menyelesaikan persoalan pendidikan, di situlah Tridharma Perguruan Tinggi benar-benar kita hadirkan,” ujar Prof. Muhammad Abdy.
Ia juga menilai kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi kekuatan penting dalam memastikan program pengabdian memiliki arah dan keberlanjutan.
Dekan FKIP UNSULBAR Dr. Kartika Hajati, M.Pd., menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam penanganan ATS merupakan bagian dari upaya FKIP mengintegrasikan pembelajaran akademik dengan persoalan nyata di lapangan. Program ini sekaligus memperkuat pengalaman mahasiswa dalam memahami kondisi pendidikan secara langsung dan menerapkan kompetensi yang mereka miliki untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Nehru Sagena, S.IP., M.Si., hadir secara langsung untuk memberikan pengarahan sekaligus pembekalan awal kepada mahasiswa. Kehadiran Kepala Dinas menjadi bentuk nyata dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terhadap keterlibatan perguruan tinggi dalam penanganan ATS sekaligus aktualisasi dari kerja sama yang telah dibangun antara FKIP UNSULBAR dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam arahannya, Muhammad Nehru Sagena menekankan pentingnya keterlibatan mahasiswa di lapangan dalam membantu mengidentifikasi dan merespons persoalan anak tidak sekolah. Mahasiswa tidak hanya ditempatkan sebagai peserta Asistensi Mengajar, tetapi juga diharapkan mampu menjadi bagian dari upaya menemukan anak-anak yang berada di luar sistem pendidikan serta membantu menghubungkan mereka dengan berbagai bentuk layanan pendidikan yang tersedia.
Penguatan program kemudian dilanjutkan melalui pembekalan bersama dua fasilitator dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, yakni Rusdi Ansyah, S.Kom. dan Zulkifli, S.E. Sesi tersebut dimoderatori oleh Anwar Wahid, S.Pd., M.Pd., yang mengarahkan jalannya pembekalan dan diskusi agar mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai pelaksanaan program penanganan ATS di lapangan.
Kedua fasilitator memberikan penguatan kepada mahasiswa terkait pelaksanaan program penanganan ATS, mulai dari pemahaman terhadap persoalan ATS hingga langkah-langkah yang perlu dilakukan mahasiswa dalam menjalankan perannya di lapangan. Pembekalan ini menjadi bekal awal bagi mahasiswa sebelum melaksanakan identifikasi dan tindak lanjut program di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
Tidak hanya mahasiswa, kegiatan ini juga memberikan penguatan khusus kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) melalui agenda penyamaan persepsi dan penguatan kompetensi dalam penanganan Anak Tidak Sekolah. Penguatan tersebut diarahkan untuk memastikan DPL memiliki pemahaman yang sama dalam mendampingi mahasiswa selama menjalankan program di lapangan.
Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP UNSULBAR, Dr. Nur Aisyah Humairah, S.Si., M.Pd., turut mendukung penguatan keterhubungan antara pelaksanaan program di lapangan dengan proses akademik mahasiswa. Sementara itu, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Amrang, S.Pd., M.Pd., turut terlibat dalam penguatan koordinasi pelaksanaan program sebagai bagian dari dukungan fakultas terhadap keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Keterlibatan juga diperluas kepada kepala sekolah dan guru pamong yang mengikuti kegiatan secara daring. Pelibatan seluruh unsur tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan proses identifikasi, pendampingan, dan tindak lanjut ATS tidak berjalan secara terpisah, tetapi saling terhubung antara mahasiswa, DPL, sekolah, dan pemerintah daerah.
Program penanganan ATS ini melibatkan 451 mahasiswa yang sedang melaksanakan Asistensi Mengajar di 34 sekolah mitra jenjang SD, SMP, dan SMA. Mereka didampingi oleh 81 Dosen Pembimbing Lapangan, serta berkolaborasi dengan 34 kepala sekolah dan 102 guru pamong.
Ketua Unit Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat FKIP UNSULBAR, Asmirinda Resa, M.Pd., menyampaikan bahwa pembekalan tersebut menjadi titik awal gerakan bersama. Mahasiswa tidak bekerja sendiri, tetapi didampingi DPL dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru pamong, serta pemerintah daerah. Dengan pola ini, setiap informasi dan temuan di lapangan dapat ditindaklanjuti secara lebih terarah.
Menurut Asmirinda, pelibatan berbagai unsur sejak tahap pembekalan menjadi bagian penting untuk membangun kesinambungan program. Dengan adanya penyamaan persepsi sejak awal, mahasiswa, DPL, sekolah, dan pemerintah daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai peran masing-masing dalam mendukung penanganan ATS di lapangan.
Melalui program ini, FKIP UNSULBAR menempatkan mahasiswa sebagai bagian dari solusi atas persoalan pendidikan di Sulawesi Barat. Penanganan ATS sekaligus menjadi salah satu bentuk nyata implementasi Unit Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam memperluas kontribusi perguruan tinggi dari ruang kelas menuju masyarakat. (Esa/Why/Ans)















