Opini oleh: Eliza Junita A, S.E., M.Pd. (Dosen Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar)
Kamis, 5 November 2026 lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis kabar yang menggembirakan: ekonomi Indonesia tumbuh 5,47 persen pada triwulan III 2026. Angka ini lebih tinggi dari triwulan sebelumnya dan jauh melampaui perkiraan sebagian besar ekonom. Pemerintah pun menyebutnya bukti ketangguhan fundamental ekonomi nasional.
Namun di pasar tradisional, di pangkalan ojek, dan di grup-grup WhatsApp keluarga, nadanya berbeda. Harga cabai naik, belanja dapur makin mahal, dan penghasilan terasa jalan di tempat. Pertanyaan yang muncul sederhana tetapi tajam: kalau ekonomi tumbuh setinggi itu, mengapa dompet kami tidak ikut tebal?
Pertanyaan ini tidak boleh dijawab dengan menuduh rakyat “kurang bersyukur”, tidak pula dengan menuding data BPS “tidak benar”. Keduanya bisa sama-sama benar. Tugas kita adalah memahami mengapa jarak antara angka makro dan isi dompet bisa sedemikian lebar. Menurut saya, setidaknya ada empat penjelasan.
Pertumbuhan 5,47 persen adalah pertumbuhan seluruh perekonomian, bukan pertumbuhan belanja keluarga. Data BPS menunjukkan konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2026 tumbuh 5,04 persen, lebih rendah dari angka pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, bahkan sedikit melambat dibanding triwulan sebelumnya yang 5,06 persen.
Artinya, ada mesin lain yang bekerja lebih kencang daripada belanja rumah tangga, misalnya belanja pemerintah yang tumbuh 8,95 persen. Itu bukan hal buruk.
Namun ketika pertumbuhan lebih banyak didorong oleh belanja negara dan sektor tertentu, wajar jika sebagian besar keluarga tidak merasakan perubahan berarti di dapur mereka.
Bahkan, di dalam konsumsi rumah tangga sendiri, pendorong utamanya adalah belanja restoran dan hotel, transaksi daring, serta berbagai acara hiburan dan olahraga. Ini adalah jenis pengeluaran yang lebih banyak dilakukan oleh kelas menengah atas, bukan oleh buruh harian atau petani.
Pemerintah benar bahwa inflasi masih terkendali. Inflasi tahunan Oktober 2026 tercatat 3,23 persen, masih dalam rentang sasaran. Tetapi angka rata-rata ini menyembunyikan sesuatu yang penting.
Pada bulan yang sama, inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencapai 4,82 persen, sementara komponen bahan makanan bahkan naik 5,61 persen. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, sebagian besar pendapatan habis untuk makan. Maka inflasi yang mereka rasakan sesungguhnya bukan 3 persen, melainkan mendekati inflasi pangan. Inflasi adalah pajak tak terlihat, dan pajak ini paling berat ditanggung oleh mereka yang paling miskin.
Risiko ke depan juga belum reda. BPS telah mengingatkan potensi El Nino yang dapat bertahan hingga awal 2027 dan memengaruhi harga pangan, sementara Bank Indonesia memperkirakan tekanan inflasi meningkat menjelang akhir tahun.
Pengangguran terbuka memang turun menjadi 4,75 persen pada Agustus 2026. Namun di balik kabar baik itu, proporsi pekerja informal justru naik menjadi 57,93 persen, atau sekitar 85,73 juta orang. Setengah pengangguran, yakni mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan tambahan, juga naik menjadi 8,68 persen atau sekitar 12,84 juta orang.
Dalam perhitungan statistik, seseorang yang menarik ojek beberapa jam dalam seminggu sudah dihitung bekerja. Secara definisi itu benar. Tetapi bekerja tidak sama dengan sejahtera. Pekerja informal umumnya tidak memiliki gaji tetap, jaminan sosial, ataupun kepastian penghasilan. Mereka bekerja keras, tetapi penghasilannya mudah tergerus oleh kenaikan harga.
Masalah ini juga berakar pada kualitas sumber daya manusia. BPS mencatat 33,89 persen pekerja Indonesia masih berpendidikan SD ke bawah. Dengan bekal pendidikan seperti itu, pilihan pekerjaan yang tersedia sebagian besar adalah pekerjaan berupah rendah dan tidak stabil.
Penjelasan terakhir menyangkut pembagian. Rasio Gini pada Maret 2026 naik menjadi 0,368 dari 0,363 enam bulan sebelumnya. BPS menyebut kenaikan ini terjadi karena pengeluaran kelompok berpendapatan tinggi tumbuh lebih cepat dibandingkan kelompok bawah.
Dengan perkataan lain, kue ekonomi memang membesar, tetapi potongan yang lebih besar jatuh ke piring mereka yang sudah berkecukupan. Angka pertumbuhan adalah rata-rata, dan rata-rata selalu bisa menyembunyikan ketimpangan.
Meskipun Produk Domestik Bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat naik (berada di kisaran 5%), kesejahteraan rakyat belum tentu ikut meningkat karena pertumbuhan tersbut bersifat tidak merata dan tidak berkualitas.
Hal itu disebabkan beberapa hal, yaitu pertama, dominasi sektor padat modal, bukan padat karya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia banyak ditopang oleh sektor-sektor besar, seperti pertambangan, hilirisasi/smelter, dan keuangan yang lebih banyak menguntungkan korporasi besar atau investor, bukan menyerap tenaga kerja menengah ke bawah dalam jumlah masif.
Kedua, maraknya lapangan kerja berkualitas rendah. Banyak lapangan kerja baru terciota justru didominasi oleh sektor informal (seperti buruh harian, pekerja ojol, atau UMKM skala mikro) yang tidak memiliki kepastian jam kerja, jaminan sosial, dan kontrak yang layak.
Ketiga, stagnasi upah riil dan penurunan daya beli. Upah yang diterima pekerja seringkali tidak sanggup mengejar kenaikan harga-harga kebutuhan pokok (inflasi).
Keempat, meningkatnya ketimpangan (Rasio Gini Naik). Pertumbunhan yang dinikmati lebih banyak oleh kelompok masyarakat berpendapatan tinggi, tergambar dari kenaikan Rasio Gini di Indonesia yang menunjukkan lebarnya kesenjangan antara si kaya dan si miskin.
Kelima, terdapat problem di kelas menengah. Banyak kelompok masyarakat kelas menengah yang tergerus tabungannya atau terpaksa berutang untuk kebutuhan primer, tetapi mereka seringkali tidak tersentuh oleh program bantuan sosial pemerintah karena dianggap sudah mampu.
Apa solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi?
Jika pemerintah ingin pertumbuhan benar-benar terasa sampai ke dompet rakyat, setidaknya ada empat langkah yang perlu diprioritaskan.
Pertama, jaga harga pangan dengan serius. Stabilisasi pasokan, perbaikan distribusi, dan antisipasi dampak El Nino jauh lebih terasa manfaatnya bagi rakyat kecil daripada stimulus apa pun.
Kedua, ciptakan pekerjaan formal yang layak. Investasi perlu diarahkan ke sektor padat karya seperti industri pengolahan, pertanian modern, dan pariwisata, disertai perlindungan bagi pekerja informal, misalnya perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Ketiga, tingkatkan kualitas sumber daya manusia. Pelatihan vokasi, peningkatan keterampilan (upskilling dan reskilling), serta pendidikan yang relevan dengan kebutuhan kerja adalah jalan jangka panjang agar pekerja bisa naik kelas.
Keempat, ukur keberhasilan dari bawah. Selain angka pertumbuhan, pemerintah perlu rutin menyampaikan bagaimana pendapatan riil kelompok 40 persen terbawah bergerak. Di sanalah ukuran sebenarnya apakah pertumbuhan dinikmati rakyat banyak.
Capaian angka 5,47 persen patut diapresiasi. Ia menunjukkan ekonomi kita masih bergerak di tengah ketidakpastian global. Namun pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir. Ia hanyalah alat untuk mencapai kesejahteraan.
Selama harga pangan terus menekan dan cenderung melambung tinggi, pekerjaan layak sulit didapat, dan buah pertumbuhan lebih banyak dinikmati kelompok atas, pertanyaan rakyat akan terus bergema: tumbuh untuk siapa?
Pertanyaan itu bukan bentuk pesimisme, melainkan pengingat bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sesungguhnya bukan terletak pada angka di layar presentasi, tetapi pada isi dompet dan meja makan keluarga Indonesia.
Rakyat hanya selalu bertanya: “Besok kita makan apa lagi?”















