Dinamika suhu politik di Indonesia kembali memperlihatkan tensi naik. Hal ini dipicu oleh rumor pergantian pucuk pimpinan, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Tokoh pemicu konflik adalah Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuzy atau akrab dipanggil Romy.
Romy tidak hanya meminta agar muktamar untuk memilih ketua umum dipercepat, tetapi juga menawarkan atau mengusulkan agar PPP diakuisisi dan Jokowi atau Andi Amran Sulaiman (Menteri Pertanian) didapuk jadi ketua umum.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono pernah menyampaikan ke para awak media, Muktamar X PPP sebagai forum pergantian struktur kepemimpinan PPP bakal berlangsung April atau Mei 2025. Namun, Muhamad Mardiono kemudian meralat bahwa partainya akan menggelar muktamar sekitar bulan Agustus-September 2025.
Bukan persoalan kapan muktamar dilaksanakan, melainkan usulan figur ketua umum yang lebih memprioritaskan pihak eksternal daripada internal. Sebenarnya, sah-sah saja dalam peta perpolitikan di tanah air. Sebab, telah banyak terjadi, partai politik mengusung dan memilih ketua umum bukan dari kader tulen.
Pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad yang lebih dikenal dengan panggilan Haji Isam menepis isi dirinya cawe-cawe dalam memuluskan langkah Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjadi Ketua Umum PPP. Dia berdalih tidak tahu-menahu dan menegaskan kalau langkah Andi Amran Sulaiman untuk maju sebagai calon ketua umum merupakan hak politiknya (dikutip dari SindoNews dan diakses Kamis, 29-5-2025). Haji Isam ditengarai juga ingin akuisisi atau mengambil alih kekuasaan di PPP.
Sepak terjang Romy untuk menawarkan jabatan ketua umum kepada orang dari luar PPP, tidak berjalan mulus. Penolakan datang dari Wakil Ketua Umum DPP PPP, Rusli Effendi yang mengingatkan kepada kader untuk menjaga muruah partai. Dia mendukung calon internal PPP untuk diusung menjadi ketua umum (dikutip dari Antara dan diakses Kamis, 29-5-2025).
Penolakan juga datang dari Ketua DPC PPP Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Abdul Madjid Nampira yang menilai dan menghujat Romy terlalu banyak merugikan PPP dan selalu membuat gaduh dan perpecahan di internal partai (dikutip dari RMOL.ID dan diakses Kamis, 29-5-2025).
Kisruh mengusung calon ketua umum partai dari pihak eksternal memunculkan istilah naturalisasi politik. Istilah naturalisasi lebih familiar dan banyak terjadi di dunia sepakbola. Dalam dunia sepakbola, naturalisasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh pemain sepakbola mendapatkan kewarganegaraan dari negara yang dituju serta melakukan perpindahan asosiasi sepakbola.
Kata kunci dari makna naturalisasi adalah perpindahan. Naturalisasi politik dapat dimaknai sebagai perpindahan status keanggotaan politisi dari satu partai ke partai lain untuk kepentingan politis. Apalagi hampir semua partai membuka peluang bagi pihak atau orang dari luar untuk menjadi anggota.
Sudah lazim, jika para politisi mudah berganti-ganti baju partai sesuai dengan kepentingan politiknya. Rekam jejak politisi yang kerap gonta-ganti partai, yaitu Rhoma Irama (Golkar, PPP, Partai Idaman, PAN, Golkar), Ahok (PPIB, Golkar, Gerindra, PDI-P), TGB M.Z. Majdi (PBB, Demokrat, Golkar, Perindo), dan Hary Tanoe (Golkar, Nasdem, Hanura, Perindo).
Politisi yang suka gonta-ganti partai dikenal dengan julukan politisi kutu loncat. Arti kiasan kutu loncat adalah sebuah istilah dalam dunia kerja yang menggambarkan seseorang sering gonta-ganti pekerjaan dalam waktu singkat. Hal itu dilakukan karena iming-iming gaji besar atau karier melejit cepat.
Naturalisasi politik dan politisi kutu loncat sebagai fakta merupakan fenomena politik dalam sistem politik di Indonesia. Keterbukaan partai politik merekruit pihak eksternal atau orang luar partai memberi angin segar para politisi kutu loncat melakukan naturalisasi politik. Naturalisasi politik dan politisi kutu loncat, keduanya meski berkonotasi negatif, tetapi menjadi primadona bagi partai politik dalam meningkatkan elektabilitas di mata pendukungnya.
Sangat tepat kalau politisi yang gemar gonta-ganti partai digelari politisi kutu loncat karena Socrates berkata: “Manusia pada dasarnya adalah binatang politik.”
Makassar, 30 Mei 2025
Penulis: Anshari, Redaktur Eksekutif
