Jakarta, Kabar PROFESIANA,co,id;
Penambahan sejumlah Menteri Koordinator, Wakil Menteri, serta 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden kembali memunculkan pertanyaan mendasar tentang arah tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas keuangan negara.
Pada 1 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto melantik sepuluh menteri dan wakil menteri, termasuk tiga Menteri Koordinator baru serta dua Wakil Menteri Keuangan. Dengan pelantikan tersebut, Kementerian Keuangan kini memiliki tiga Wakil Menteri yang mendampingi Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Sehari kemudian, Presiden mengangkat 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
Dalam perspektif akuntabilitas publik, persoalannya bukan semata-mata berapa banyak pejabat yang ditambahkan. Persoalan yang lebih penting adalah apa mandatnya, berapa biaya yang timbul, apa keluarannya, dan siapa yang bertanggung jawab atas hasilnya.
Pengamat Akuntabilitas Dr. Muhammad Aras Prabowo mengatakan, negara tidak boleh hanya menghitung struktur pemerintahan dari sisi kewenangan, tetapi juga harus menghitung konsekuensi fiskalnya.
“Akuntabilitas tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang diberi jabatan. Akuntabilitas harus menjawab untuk apa jabatan itu dibentuk, berapa sumber daya negara yang digunakan, apa target yang harus dicapai, dan bagaimana publik dapat mengukur manfaatnya,” ujar Muhammad Aras Prabowo yang juga Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia).
Menurut Aras, semakin besar struktur pemerintahan, semakin besar pula kebutuhan negara untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Struktur yang besar tanpa indikator kinerja yang jelas berpotensi menciptakan biaya koordinasi, memperpanjang rantai birokrasi, dan menyulitkan publik menentukan siapa yang harus bertanggung jawab ketika target kebijakan tidak tercapai.
“Dalam tata kelola keuangan negara, setiap rupiah harus memiliki alasan kebijakan dan ukuran manfaat. Jangan sampai kita memperbanyak struktur, tetapi justru mempersempit ruang fiskal untuk pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pembangunan manusia, dan penguatan ekonomi masyarakat,” kata Aras.
Sorotan ini menjadi semakin relevan karena Menteri Keuangan Suahasil Nazara sendiri menegaskan bahwa efisiensi APBN bukan sekadar memangkas belanja, melainkan memastikan belanja menghasilkan output dan manfaat maksimal bagi masyarakat. Suahasil juga mendapat mandat untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN.
Bagi Aras, tantangan Menteri Keuangan bukan hanya mengelola angka penerimaan dan belanja. Ia harus menjaga keseimbangan antara berbagai agenda prioritas pemerintah dengan kapasitas fiskal yang terbatas.
“Menteri Keuangan yang baru akan menghadapi pekerjaan yang tidak ringan. Di satu sisi tuntutan program pemerintah semakin besar, di sisi lain ruang fiskal negara terbatas. Ketika struktur pemerintahan semakin gemuk, tekanan untuk mengendalikan belanja dan memastikan setiap rupiah efektif tentu semakin berat,” ujarnya.
Karena itu, Aras berharap pergantian dan penataan kabinet tidak berujung pada kelelahan fiskal maupun instabilitas kebijakan.
“Saya berharap Pak Suahasil tidak mundur menghadapi tekanan tersebut. Justru tantangannya adalah bagaimana beliau menjaga disiplin fiskal, transparansi, dan kredibilitas APBN di tengah tuntutan belanja yang semakin besar,” kata Aras.
Ia mengingatkan bahwa akuntabilitas harus ditempatkan sejak tahap perencanaan, bukan baru diperiksa setelah anggaran habis.
“Akuntabilitas yang sehat adalah akuntabilitas sejak keputusan dibuat: sejak menetapkan struktur, menyusun program, mengalokasikan anggaran, melaksanakan kegiatan, sampai mengukur manfaatnya. Kalau akuntabilitas baru hadir ketika uang sudah dibelanjakan, negara sebenarnya sedang terlambat mengawasi,” tegasnya.
Menurut Aras, pemerintah perlu membuka kepada publik hubungan antara penambahan struktur, kebutuhan anggaran, target kinerja, dan manfaat publik. Dengan demikian, ukuran keberhasilan pemerintahan tidak terjebak pada banyaknya pejabat atau besarnya organisasi, tetapi pada kualitas pelayanan dan manfaat yang diterima masyarakat.
Pada akhirnya, kata Aras, persoalan kabinet bukan soal gemuk atau kurus semata. Ukuran utamanya adalah apakah struktur tersebut mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif, transparan, terukur, dan bertanggung jawab terhadap uang rakyat.
“Negara boleh memiliki struktur yang besar, tetapi jangan sampai akuntabilitasnya menjadi kecil. Karena yang harus diperbesar bukan jumlah pejabatnya, melainkan manfaat negara bagi rakyat,” tutup Muhammad Aras Prabowo. (rls).
