Ketika warga bertanya kepada chatbot pemerintah, membaca dokumen digital, menerima layanan otomatis, atau menggunakan Akal Tiruan untuk memahami kebijakan, pertanyaan pentingnya ialah: apakah mereka masih merasakan kehadiran bahasa negaranya sendiri? Jika belum selalu, persoalannya bukan sekadar pilihan istilah. Ini menyangkut wibawa negara.
Selama ini, pembicaraan bahasa Indonesia di ruang digital sering berhenti pada ajakan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Pada era Akal Tiruan, pendekatan itu perlu diperluas. Bahasa Indonesia harus menjadi bahasa kerja teknologi: bahasa data, antarmuka, pengetahuan, administrasi, pelayanan publik, dan bahasa yang dipahami serta dihasilkan mesin. Bahasa negara harus bergerak dari sekadar norma menuju infrastruktur kedaulatan digital.
Perubahan tersebut bukan gagasan yang jauh dari kebijakan nasional. Pemerintah sejak 2025 menyiapkan Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional dan konsep pedoman etika telah dibawa ke konsultasi publik. (Kementerian Komunikasi dan Digital) Pada Maret 2026, pemerintah menyatakan Peraturan Presiden tentang Akal Tiruan sedang disiapkan sebagai kerangka tata kelola nasional; Juli 2026, Perpres tersebut disebut sebagai langkah awal menuju Undang-Undang Akal Tiruan yang lebih komprehensif. (Kementerian Komunikasi dan Digital)
Perkembangan ini memperlihatkan momentum penting: bahasa harus masuk sejak awal ke arsitektur tata kelola Akal Tiruan, bukan ditambahkan setelah teknologi selesai. Oleh karena itu, ukuran wibawa bahasa negara perlu diperbarui. Ukurannya bukan hanya seberapa sering bahasa Indonesia digunakan manusia, melainkan seberapa baik bahasa Indonesia bekerja dalam sistem yang semakin memengaruhi cara warga memperoleh informasi, layanan, dan keputusan.
Bayangkan warga mengajukan pertanyaan melalui chatbot pemerintah. Jika jawabannya ambigu, istilahnya tidak baku, terjemahannya janggal, atau penjelasannya tidak sesuai konteks hukum Indonesia, yang turun bukan hanya mutu komunikasi. Kepercayaan kepada institusi negara dapat ikut melemah. Sebaliknya, bahasa yang jelas, akurat, santun, kontekstual, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadikan teknologi sebagai wajah baru kehadiran negara.
Di sinilah, konsep Wibawa Siber Negara perlu ditegaskan: kemampuan negara menghadirkan otoritas, kepercayaan, dan pelayanan bermutu melalui bahasa Indonesia di ruang digital. Wibawa tidak dibangun dengan slogan, tetapi melalui standar, kinerja, dan evaluasi.
Pertama, negara perlu membangun Korpus Strategis Nasional: data bahasa yang berkualitas, representatif, beragam, terbarui, aman, dan dikelola bertanggung jawab untuk melatih serta mengevaluasi model Akal Tiruan. Kekayaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah tidak cukup dipelihara sebagai warisan budaya; ia harus menjadi sumber daya pengetahuan digital.
Kedua, diperlukan Audit Linguistik Akal Tiruan. Sistem publik perlu diuji bukan hanya dari keamanan dan ketepatan teknis, tetapi juga ketepatan istilah, struktur kalimat, keterbacaan, kesantunan, konteks budaya, serta kesesuaian dengan hukum dan kebijakan Indonesia. Audit linguistik harus menjadi bagian dari jaminan mutu sejak tahap perancangan.
Ketiga, bahasa Indonesia harus menjadi bahasa utama Birokrasi Digital. Chatbot kementerian, aplikasi pelayanan, surat otomatis, sistem arsip, asisten virtual, dan dokumen yang dihasilkan Akal Tiruan perlu memiliki standar bahasa negara yang jelas. Bahasa asing dapat digunakan untuk kebutuhan global, tetapi tidak boleh menggantikan fungsi bahasa Indonesia dalam komunikasi resmi negara.
Keempat, perlu dikembangkan Indeks Wibawa Bahasa Siber. Indeks ini dapat mengukur mutu bahasa Indonesia dalam portal pemerintah, aplikasi publik, chatbot, dokumen digital, dan layanan berbasis Akal Tiruan. Dengan indikator terukur, pembinaan bahasa berubah dari nasihat menjadi kebijakan yang dapat diawasi, dibandingkan, dan diperbaiki.
Kelima, Generasi Z dan Generasi Alpha perlu ditempatkan sebagai pencipta, bukan pengguna. Mereka perlu membangun korpus, mengembangkan model bahasa, memperkaya istilah ilmiah, menciptakan aplikasi, dan menguji keluaran Akal Tiruan. Literasi masa depan bukan hanya kemampuan menggunakan mesin, tetapi kemampuan memastikan mesin memahami Indonesia.
Kelima agenda tersebut perlu dilaksanakan secara kolaboratif. Pemerintah, akademisi, industri, komunitas, media, dan masyarakat sipil harus bekerja bersama. Wibawa bahasa lahir ketika teknologi memperluas akses publik dan mengurangi kesenjangan.
Kebaruan politik bahasa Indonesia karena itu bukan semata-mata mempertahankan bahasa dari pengaruh bahasa asing. Tantangan utamanya ialah memastikan bahasa Indonesia memiliki daya hidup, daya pengetahuan, dan daya kendali di dalam teknologi yang membentuk masa depan.
Bahasa negara yang berwibawa bukan bahasa yang paling banyak dipajang, melainkan bahasa yang membuat negara dipahami dengan jelas, dilayani secara adil, dan dipercaya secara luas.
Menuju Indonesia Emas 2045, kedaulatan tidak cukup diukur dari pusat data, kapasitas komputasi, atau jumlah aplikasi. Kedaulatan juga ditentukan oleh kemampuan bangsa menguasai bahasa yang digunakan untuk mengolah pengetahuan dan melayani warga. Meneguhkan bahasa Indonesia di ruang siber berarti meneguhkan kehadiran negara.
Cita-cita itu dapat diarahkan pada Indonesia sebagai Darul Ahdi Wasysyahadah: negara kesepakatan dan kesaksian yang menghadirkan kemajuan melalui ilmu, teknologi, keadilan, dan kemaslahatan.
Pada tingkat yang lebih luhur, baldatun toyyibatun warobbun gafuur dapat menjadi orientasi: negeri yang baik, berkeadaban, berkeadilan, dipercaya, dan menghadirkan manfaat. Teknologi yang maju harus berjalan bersama bahasa yang bermartabat dan tata kelola yang manusiawi.
Dr. Mahmudah, M.Hum. Ketua PW ‘Aisyiyah Sulawesi Selatan | Dosen FBS UNM
