OPINI : Dr. Abd Rahim, S.E., M.Pd. – Dosen FBS Universitas Negeri Makassar
Setiap 1 Juni, bangsa ini kembali diajak menundukkan kepala, bukan sekadar untuk mengenang, tetapi untuk bertanya dengan jujur. Masihkah Pancasila hidup dalam cara kita berpikir, berbicara, bekerja, dan memperlakukan sesama? Hari Lahir Pancasila tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan, tidak cukup diperingati dengan upacara, unggahan media sosial, atau deretan kutipan yang indah dibaca tetapi hampa dalam tindakan. Pancasila lahir bukan untuk menjadi pajangan konstitusional, melainkan denyut moral yang menjaga Indonesia tetap berdiri di tengah perbedaan, ketegangan, dan perubahan zaman.
Pancasila adalah rumah besar kebangsaan. Di dalamnya, setiap anak bangsa diberi ruang untuk hadir tanpa harus kehilangan identitasnya. Ada yang berbeda suku, bahasa, agama, pilihan politik, latar sosial, dan jalan hidup, tetapi semuanya dipertemukan dalam satu kesadaran: Indonesia tidak dibangun oleh keseragaman, melainkan oleh kesediaan untuk hidup bersama. Di titik inilah Pancasila menjadi sangat relevan, terutama ketika ruang publik kita semakin sering dipenuhi kebisingan, saling curiga, ujaran kebencian, dan fanatisme yang menyempitkan akal sehat.
Sila pertama mengajarkan bahwa ketuhanan tidak boleh melahirkan kesombongan spiritual. Beriman bukan berarti merasa paling benar sambil merendahkan yang lain. Justru nilai ketuhanan dalam Pancasila menuntun manusia Indonesia untuk beragama dengan martabat, dengan kasih, dengan adab, dan dengan kesadaran bahwa Tuhan tidak pernah memerintahkan manusia untuk saling membenci. Ketuhanan yang berkebudayaan adalah ketuhanan yang memuliakan kemanusiaan.
Sila kedua mengingatkan bahwa manusia tidak boleh diperlakukan sebagai angka, alat, atau korban dari ambisi kekuasaan dan kepentingan ekonomi. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti negara, masyarakat, dan setiap individu harus memiliki kepekaan terhadap penderitaan orang lain. Ketika masih ada rakyat yang lapar, anak yang putus sekolah, pekerja yang dieksploitasi, perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, serta kelompok rentan yang tidak memperoleh perlindungan, maka Pancasila sedang mengetuk nurani kita.
Sila ketiga adalah napas persatuan. Namun, persatuan bukan berarti membungkam kritik. Persatuan bukan pula alasan untuk memaksa semua orang berpikir sama. Persatuan Indonesia adalah kemampuan untuk berbeda tanpa saling menghancurkan, kemampuan untuk berdebat tanpa kehilangan rasa hormat, dan kemampuan untuk bersaing tanpa memutus tali kebangsaan. Di era digital, persatuan diuji bukan hanya di jalan raya atau ruang rapat, tetapi juga di layar gawai, di kolom komentar, dan di cara kita menyebarkan informasi.
Sila keempat mengajarkan bahwa demokrasi tidak boleh jatuh menjadi sekadar perebutan suara. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dipandu hikmat, bukan hanya hitungan elektoral. Musyawarah bukan formalitas, melainkan jalan untuk mendengarkan, menimbang, dan mencari keputusan yang tidak hanya menguntungkan yang kuat, tetapi juga melindungi yang lemah. Ketika politik hanya menjadi panggung saling serang, ketika jabatan lebih dipuja daripada pengabdian, maka sila keempat kehilangan rohnya.
Sila kelima adalah janji besar republik. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah sila yang paling sering diucapkan, tetapi juga paling keras menagih pembuktian. Keadilan sosial bukan hanya tentang bantuan sesaat, melainkan tentang kesempatan yang setara, pendidikan yang bermutu, layanan kesehatan yang manusiawi, hukum yang tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas, serta pembangunan yang tidak meninggalkan desa, pesisir, pulau kecil, dan kelompok marginal. Pancasila akan kehilangan makna jika hanya hidup di podium, tetapi absen di dapur rakyat.
Hari Lahir Pancasila seharusnya menjadi momentum untuk mengembalikan Pancasila dari hafalan ke penghayatan, dari slogan ke tindakan, dari simbol ke kebijakan. Pancasila tidak cukup dibela dengan kata-kata lantang. Pancasila harus dibela dengan kejujuran, kerja keras, toleransi, kepedulian, dan keberanian melawan ketidakadilan. Orang yang paling Pancasilais bukan selalu yang paling sering mengucapkannya, melainkan yang paling konsisten menghidupkannya dalam perilaku sehari-hari.
Di tengah arus globalisasi, kecerdasan buatan, disrupsi digital, dan perubahan sosial yang begitu cepat, Pancasila adalah kompas agar bangsa ini tidak kehilangan arah. Teknologi boleh maju, ekonomi boleh tumbuh, gedung boleh menjulang, tetapi tanpa nilai, semua kemajuan bisa menjadi dingin dan kehilangan jiwa. Pancasila memastikan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar angka, tetapi juga menjaga manusia. Tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga merawat keadilan. Tidak hanya mengejar modernitas, tetapi juga mempertahankan martabat.
Maka, memperingati Hari Lahir Pancasila berarti memperbarui sumpah kebangsaan dalam bentuk yang paling nyata. Di sekolah, Pancasila harus hadir dalam pendidikan karakter yang hidup, bukan sekadar teks di buku pelajaran. Di kampus, Pancasila harus menjadi etika intelektual yang membela kebenaran dan kemanusiaan. Di pemerintahan, Pancasila harus menjelma menjadi pelayanan publik yang bersih, adil, dan berpihak kepada rakyat. Di masyarakat, Pancasila harus tampak dalam sikap saling menolong, menghargai perbedaan, dan menolak kebencian.
Pancasila tidak pernah tua. Yang sering menua adalah cara kita memahaminya. Ia akan selalu muda selama bangsa ini terus menjadikannya sebagai energi untuk memperbaiki diri. Ia akan terus menyala selama masih ada warga negara yang percaya bahwa Indonesia terlalu berharga untuk dirusak oleh kebencian, korupsi, ketidakadilan, dan perpecahan.
Hari ini, Pancasila memanggil kita pulang. Pulang kepada kemanusiaan, pulang kepada persatuan, pulang kepada keadilan, pulang kepada Indonesia yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Sebab Pancasila bukan hanya dasar negara. Ia adalah cahaya batin republik. Ia adalah janji yang belum selesai. Dan tugas generasi hari ini adalah memastikan janji itu tidak padam di tengah riuh zaman. (*)
